SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS BADANLEGISLASI DPRD DI DALAM PEMBUATAN PERDA (LEGISLATIF DRAFTING)

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah propinsi dan kabupaten / kota,yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan – kebijakan  Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat,Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

 2. Dan disamping itu Pemerintah Baru saja mengeluarkan PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2014 tentang pembentukan  produk hukum daerah. oleh karna itu maka pihak Eksekutif bersama –sama dengan Legislatif membuat PERDA ( peraturan daerah ) sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Agar tidak terjadi multitafsir/menerjemahkan PERMENDAGRI No. 01 tahun 2014 ini, yang bisa mengakibatkan lemahnya kepercayaan public kepada  pemerintah.

 3.  Sehubungan dengan uraian diatas, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) melaksanakan Bimbingan Teknis dengantema :

“ SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS BADANLEGISLASI DPRD DI DALAM PEMBUATAN PERDA

 (LEGISLATIF DRAFTING) “

Angkatan        I          : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 21 - 24 Agustus 2014

Tempat                        : Hotel Losari Roxy * * * * Jl. Hasyim Azhari No. 41, Jakarta Pusat

Angkatan       II          : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 26 - 31 Agustus 2014

Tempat                        : Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan       III         : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 04 - 07 September 2014

Tempat                         : Hotel Amaris * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta

Angkatan       IV          : Hari/Tanggal : Kamis –  Minggu, 11 – 14 September 2014

Tempat                         : Hotel Sparkz * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta 

 Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

PEDOMAN PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA SKPD DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ISTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BERDASARKANPERPRES NO. 29 TAHUN 2014

Dengan Hormat,

Sebagaimana diketahui secara bersama- sama bahwa Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah  No. 29 tahun 2014. Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah Instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi , terdiri dari berbagai komponen yang merupakan salah satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

 Dan untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah maka di perlukan suatu Pemahan yang baik (Knowledg, Skill, Attitude)  tentang Penyusunan RENJA dan RENSTRA, AKIP, LAKIP dan SAKIP di dalam mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik yaitu GOOD GOVERNANCE.

Sehubungan dengan semua hal tersebut diatas maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” PEDOMAN PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA SKPD DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ISTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BERDASARKANPERPRES NO. 29 TAHUN 2014 “

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.I/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan   I       : Hari/Tanggal : Selasa – Jum’at, 12 -15 Agustus 2014

Tempat                : Hotel Cavinton * * * *Jl. Letjend Suprato, Yogyakarta

Angkatan   II       : Hari/Tanggal : Selasa – Jum’at, 19 -22 Agustus 2014

Tempat                 : Hotel Mutiara * * * * Jl. Malioboro No. 18 Yogyakarta

Angkatan   III      : Hari/Tanggal : Selasa – Jum’at, 26 -29 Agustus 2014

Tempat                  : Hotel Ibis * * * * Jl. Malioboro No. 52 Yogyakarta

Angkatan   IV       : Hari/Tanggal : Selasa – Jum’at, 02 - 05 September 2014

Tempat                  : Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan   V        : Hari/Tanggal : Selasa – Jum’at, 09 -12 September 2014 

Tempat                  : Hotel Sparks * * * * Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2015 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2014 DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN OLEH BPK

Dengan Hormat,

          Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PERMNENDAGRI Nomor 37  tahun 2014 ) tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2015 .

           Dan untuk menciptakan Pengelolaan Keuangan Good Governance diperlukan suatu pemahaman yang baik bagi Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di dalam mengimplementasikan dan menjabarkan pengelolaan APBD TA 2015 dengan baik, Efisien, Efektif transfaran, Kredibel dan Akuntabel, sehingga di dalam mempertanggugjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi setiap SKPD tidak terjadi temuan lagi oleh BPK atas tindak Pidana Korupsi. Karna dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik pula adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah.  Salah satu bagian dari manajemen keuangan daerah tersebut yang sangat subtansial adalah implementasi penjabaran APBD TA 2015 dan tata cara pengelolaan, dan pertanggungjawabannya.

         Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para aparatur pengelola keuangan daerah agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai mengenai implementasi penjabaran APBD TA 2015,  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2015 BERDASARKAN PERMENDAGRI

 NO. 37 TAHUN 2014 DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM  KERANGKA

 PEMERIKSAAN OLEH BPK “

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI/TANGGAL	HOTEL
ANGKATAN    I	Selasa – Jum’at, 01 - 04 Juli 2014 Selasa – Jum’at, 08 - 11 Juli 2014 Selasa – Jum’at, 15 - 18 Juli 2014 Selasa – Jum’at, 22 - 25 Juli 2014	HOTEL LOSARI ROXY Jl. Hasyim Azhari, No. 41, Jakarta
ANGKATAN    II	Selasa – Jum’at, 05 – 08 Agustus 2014 Selasa – Jum’at, 12 - 15 Agustus 2014 Selasa – Jum’at, 19 - 22 Agustus 2014 Selasa – Jum’at, 26 - 29 Agustus 2014	HOTEL AMARIS Jl. Mangga Besar, Jakarta

TATA CARA PELANTIKAN DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, MASA BAKTI TAHUN 2014 –2019 DAN PENGUATAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD DIDALAM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO. 29 TAHUN 2014

Dengan Hormat,

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemilu Legislatif Anggota DPR RI, DPD, DPRD baru saja selesai dilaksanakan 9 April 2014, Oleh karna itu peralihan Jabatan Anggota Legislatif yang Baru maupun yang incombenk akan secepatnya dilantik  sesuai dengan Mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Dan untuk meningkatkan Peran Sekretariat DPRD didalam menyiapkan Pelantikan DPRD yang baru di perlukan suatu pemahaman yang baik tentang tata cara mempersiapkan Pelantikan DPRD Masa Bhakti Periode tahun 2014 -2019.

Dan di samping itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

          Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memperkuat fungsi sekretariat DPRD atas keterbatasan SDM yang dimiliki maka kami dari PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” TATA CARA PELANTIKAN DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, MASA BAKTI TAHUN 2014 –2019  DAN PENGUATAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD DIDALAM SISTEM AKUNTABILITAS

 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN

PERPRES NO. 29 TAHUN 2014 “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan     I           : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 03 – 06 Juli 2014

Tempat                      : Hotel Losari Roxy * * * *  Jl. Hasyim Azhari No. 41, Jakarta Pusat

Angkatan    II           : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 10 – 13 Juli 2014

Tempat                      : Hotel Amaris * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta

Angkatan    III         : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 17 – 20 Juli 2014

Tempat                      : Hotel Balairung * * * * Jl. Matraman Raya, Jakarta

Angkatan    IV          : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 21 – 24 Juli 2014

Tempat                      : Hotel Spark * * * * Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

 

Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com